Beranda
Rilis Berita
MENGATASI MASALAH KEBUTUHAN IMPOR DARI KERJASAMA FPIK IPB BERSAMA UNHAN

MENGATASI MASALAH KEBUTUHAN IMPOR DARI KERJASAMA FPIK IPB BERSAMA UNHAN

Wednesday, 30 Mar 2022 07:24 WIB
sumber: FPIK IPB

fpik.ipb.ac.id--Ketergantungan Indonesia pada bahan-bahan impor masih tinggi terutama pada farmasi juga industri. Kebutuhan impor Indonesia masih meliputi bahan baku menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2021. Kenyataannya Indonesia sendiri mampu mengisi kebutuhan impor dengan sumberdaya alamnya yang melimpah.

Sumberdaya perikanan Indonesia memiliki potensi 67 juta ton/tahunnya selain tangkapan dan budidaya ada yang menjadi olahan untuk kebutuhan industri. Sumberdaya perikanan digadang-gadang pengganti bahan baku impor. Kurangnnya perhatian pada pengolahan industri di perikanan menjadi titik permasalahan yang harus segera diselesaikan agar mengurangi ketergantungan dari luar negeri.

Dilandasi permasalahan itu, FPIK IPB bersama UNHAN melakukan kerjasama dalam bidang farmakologi untuk menemukan pengganti bahan baku impor dalam industri terutama farmasi dan kosmetik dengan pendekatan sumberdaya perikanan.

Menurut Dekan Fakultas Farmasi Militer, Universitas Pertahanan, Prof. Dr. apt. Yahdiana Harahap, MS menyampaikan Penandatanganan kerjasama ini berupa 3P yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian. Skema kerjasama ini sesuai dengan meningkatkan dan menyelenggarakan program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Kerjasama ini UNHAN membuka 4 fakultas untuk dalam usaha kolaborasi dibidang farmasi.

Aspek pendidikan pada kerjasama ini melewati dosen dan mahasiswa dengan skema MBKM dengan adanya kuliah tamu baik pertukaran mahasiswa dengan menitikberatkan pada bela negara. Aspek Penelitian ini saling membantu untuk mengeksplorasi senyawa kimia dan pengganti bahan impor dari sumberdaya perikanan. Aspek pengabdian menjadi jembatan untuk hilirisasi atau scale-up hasil penelitian yang dibawa ke industri.

Kerjasama ini diharapkan menjadi proses hulu dan hilir dari pengolahan sumberdaya perikanan dimana FPIK IPB menyediakan hulunya dan UNHAN menyediakan hilirnya. Selain itu, sumberdaya perikanan yang diolah secara baik dapat menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat seperti stunting pada balita.

SDGs 4 Quality Education, SDGs 9 Industry, Inovation, and Infrastructure, SDGs 17 Partnership for the Goals

(Ditulis oleh Muhammad Ihsan Aparirama)

Pengelolaan Pesisir: Perlu Komitmen untuk Terpadu dan Sinergi 18 Jun 2022
DALAM rangka koordinasi lintas sektor terkait tindak lanjut sinkronisasi dokumen perencanaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K), kemaren, Senin 13 Juni 2022, dilaksanakan Focus Grup Discussion (FGD) yang bertempat di Kemang Hotel Jakarta Selatan. Hadir berbagai pihak dalam kegiatan itu, diantaranya dari Kantor Staf Kepresidenan, Komisi IV DPR-RI, Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bangda}, Kementerian Kelautan dan Perikanan, perguruan tinggi, serta beberapa perwakilan dari lembaga terkait lainnya. FGD tersebut mengusung tema “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir”. Salah-satu pembicara dalam kesempatan itu ialah Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – IPB University (FPIK IPB), Prof. Dr. Fredinan Yulianda. Dalam paparannya yang berjudul; “Pengelolaan Pesisir di Era Otonomi Daerah”, Dekan FPIK IPB menjelaskan, bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Untuk itu, ditegaskannya, bahwa perlu adanya keterpaduan dan sinergi yang baik antar berbagai komponen di sebuah daerah. Lebih jauh dipaparkannya, bahwa pengelolaan pesisir secara terpadu sangat diperlukan. Tujuannya diantaranya untuk mempertahankan proses-proses ekologi pesisir yang terdapat di alam, mengoptimalkan fungsi dan luasan ekosistem pesisir, serta mempertahankan pemanfaatan lestari SDA pesisir berbasis daya dukung. “Ekosistem pulau merupakan satu kesatuan sistem pesisir, sehingga tidak dapat dipisahkan oleh dua manajemen. Harus terpadu,” tutur Fredinan Yulianda. Mengapa? Dijelaskannya, bahwa kawasan pesisir itu bersifat terbuka, dan mudah mendapat pengaruh kegiatan lain. Disamping itu, multi kegiatan di kawasan pesisir, serta berbagai kepentingan terhadap sumberdaya, tentunya akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Hal senada disampaikan pula oleh Deputi V KSP, Theofransus A. Litaay. Dikatakannya bahwa wilayah pesisir sangat dinamis dan sangat rentan perubahan. Menurutnya, perlu segera dilakukan peralihan pengelolaan kawasan konservasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar organisasi dapat berjalan efektif, serta tidak berlarut larut dalam konflik kewenangan. “Banyak kepentingan yang berbeda dan bertolak belakang di wilayah pesisir (penyedia sumberdaya alam, penyedian jasa-jasa pendukung kehidupan, penyedia jasa-jasa kenyamanan, dan penerima limbah),” ungkap Theofransus. “Untuk itu, pengelolaan sumberdaya pesisir memerlukan persyaratan lingkungan yang baik. Selain itu, sistem ekologi harus dipertahankan,” jelas Dekan FPIK IPB University. Ditambahkannya pula, bahwa dalam menentukan kapasitas pemanfaatan sumberdaya pesisir, perlu memperhatikan kesesuaian sumberdaya dan lingkungan, daya dukung, kapasitas ruang, serta sebaran SDA berbasis ruang. Begitu juga halnya dalam membuat kebijakan dan penegakan hukum di berbagai daerah, harus saling koordinasi, bersinergi, dan terpadu antar berbagai pihak. Pentingnya keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menurut Prof. Dr. Dietriech G. Bengen, DAA, DEA., Dosen Departemen ITK – FPIK IPB University, adalah untuk meningkatkan rasa memiliki oleh setiap pihak dan terciptanya kesepakatan atau kompromi diantara pemangku kepentingan terkait, serta meminimalisasi kemungkinan konflik atau hambatan dalam proses pengelolaan wilayah pesisir. “Dengan keterlibatan segenap unsur terkait, diharapkan dapat menjamin keberlanjutan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” ungkap Prof. Dietriech. Daerah Kurang Komitmen Menurut Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, dalam hal pengelolaan pesisir, telah jelas pembagian kewenangannya. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014, pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional adalah kewenangan pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan ruang laut sampai dengan12 mil, di luar minyak dan gas bumi. Sementara itu, pasca ditetapkannya UU 23 Tahun 2014, Kabupaten/ Kota tidak memiliki kewenangan pengelolaan ruang laut. Namun, berdasarkan hasil pengumpulan dan evaluasi data APBD dan RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri, komitmen daerah sangat kurang dalam fungsi pengawasan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini ditunjukan oleh kecilnya persentase anggaran pada APBD dan RKPD. Bahkan ada provinsi yang tidak sama sekali mengalokasikan dana untuk kegiatan pengawasan. Menyikapi hal itu, Dirjen PSDKP – Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han, menilai, saat ini kemampuan provinsi untuk melakukan pengawasan sangat lemah. Ditambah pula dengan hilangnya dukungan operasional pengawasan SDKP dari Pemkab/Pemkot karena tidak didukung anggaran (APBD). Padahal, sejatinya, kegiatan pengawasan dan monitoring merupakan hal yang penting dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan otonomi daerah, dalam hal ini terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (budgeting) ataupun proses (prosedur) dan kewenangan (authority).
greenindonesia.co
Guru Besar FPIK Berikan Penjelasan Pengembangan Produksi dan Bisnis Budidaya Ikan Hias dalam Rangka Peningkatan Ekspor Indonesia 18 Jun 2022
Prof Iis Diatin, Guru Besar IPB University dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) memberikan penjelasan mengenai pengembangan ikan hias dalam rangka meningkatkan ekspor Indonesia. Ia menerangkan, salah satu upaya peningkatan produksi ikan hias yaitu melalui penerapan teknologi budidaya ikan secara intensif. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi target ekspor ikan hias Indonesia, yang ditargetkan sebanyak 2.33 milyar ekor pada tahun 2024. Hal ini diungkapnya saat berlangsung konferensi pers pra orasi ilmiah guru besar yang digelar secara daring, 9/6. “Intensifikasi melalui peningkatan padat tebar dapat meningkatkan produksi dan keuntungannya satu sampai tiga kali lipat, dan layak untuk dikembangkan jangka panjang dalam rangka mendukung akuakultur berkelanjutan,” kata Prof Iis Diatin, pakar budidaya ikan dari IPB University. Selain melalui intensifikasi, katanya, peningkatan produksi ikan hias dapat dilakukan melalui pengembangan areal budidaya pada kolam pengendapan di areal bekas tambang. “Kami telah melakukan penelitian budidaya ikan hias koi, mas koki dan komet pada kolam pengendapan (settling pond) bekas tambang,” kata Prof Iis. Dosen IPB University itu menerangkan, ketiga jenis ikan hias yang diujicobakan, semuanya mampu hidup dalam kolam pengendapan, dengan nilai kelangsungan hidup tertinggi pada ikan koi. Prof Iis menyebut, pemanfaatan kolam pengendapan di areal bekas tambang sangat prospektif untuk produksi ikan hias. Untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas ikan hias, kata Prof Iis, telah ditemukan teknologi untuk meningkatkan kualitas warna, pola dan corak ikan hias. Ia menjelaskan, penggunaan spektrum cahaya merah dapat meningkatkan warna ikan botia, cahaya putih untuk ikan cupang dan cahaya biru untuk ikan badut. Sementara, penambahan karotenoid dalam pakan, seperti ekstrak rosela dapat meningkatkan kualitas warna ikan koki, penambahan astaksantin dalam pakan efektif meningkatkan kualitas warna ikan botia dan ikan rainbow kurumoi. “Perbedaan warna, corak dan bentuk ikan hias yang signifikan antara jantan dan betina pada spesies yang sama, menyebabkan kualitas jantan dan betina berbeda,” kata Prof Iis. Ia menerangkan, sex reversal adalah teknologi membalikkan alat kelamin dari betina ke jantan (maskulinisasi) atau sebaliknya. Pada ikan cupang, bentuk dan warna ikan jantan lebih menarik dan ikan jantan juga menjadi ikan aduan. Penggunaan hormon 17α-metiltestosteron (MT) dapat meningkatkan agresivitas dan maskulinisasi pada ikan cupang dan ikan pelangi. Teknologi sex reversal menggunakan bahan alami sudah mulai banyak ditemukan, seperti madu, cabai jawa, dan lainnya. “Langkah strategis dalam pengembangan ikan hias yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas ikan hias, memperkuat inovasi teknologi budidaya ikan hias, serta memperkuat pengetahuan dan keterampilan pembudidaya,” terang Prof Iis Diatin, Ketua Program Studi S3 Ilmu Akuakultur IPB University ini. Ia juga menyebut, perlu dukungan logistik dan infrastruktur produksi dan perdagangan ikan hias dan basis data dan informasi terpadu ikan hias. Tidak hanya itu, penguatan branding dan pemasaran ikan hias Indonesia di pasar internasional serta regulasi pemerintah yang mendukung pengembangan ikan hias Indonesia juga sangat dibutuhkan.
ipb.ac.id/news

Profil

Fasilitas

Departemen

PENDIDIKAN SARJANA(S1)

PENDIDIKAN MAGISTER(S2)

PENDIDIKAN DOKTORAL(S3)

Kemahasiswaaan

Alumni

Lembaga Mahasiswa

C-DAY

MENGATASI MASALAH KEBUTUHAN IMPOR DARI KERJASAMA FPIK IPB BERSAMA UNHAN

Rilis Berita

Info

Agenda

Tautan

Profil

Fasilitas

Departemen

PENDIDIKAN SARJANA(S1)

PENDIDIKAN MAGISTER(S2)

PENDIDIKAN DOKTORAL(S3)

Kemahasiswaaan

Alumni

Lembaga Mahasiswa

C-DAY

FPIK IPB

EVENT FPIK IPB

MENGATASI MASALAH KEBUTUHAN IMPOR DARI KERJASAMA FPIK IPB BERSAMA UNHAN

Berita Lainnya

Cegah Covid-19, Dosen IPB Riset Biota Laut untuk Imunitas

Departemen PSP FPIK IPB Diskusi Keberlanjutan Pengelolaan Lobster Skala Kecil

Rilis Berita

Info

Agenda